BOGOR - Penyampaian permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia
karena tidak maksimalnya penanganan wabah Covid-19 yang disampaikan Menteri
Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disambut baik oleh
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.
"Jujur, secara saya pribadi
suka dengan sikap dan ungkapan gentle yang dilakukan
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Hal itu
karena ini merupakan satu fenomena yang langka dan unik ketika sikap pemerintah
pusat dalam menangani wabah ini sejak awal merebak selalu ditunjukan dengan
gaya yang jemawa dan selalu menyepelekan wabah Covid-19," ungkap Asep
kepada wartawan, Senin (19/7/2021).
Ia menuturkan sikap yang
ditunjukan purnawirawan Jenderal TNI tersebut, menurutnya mesti dapat pula
ditunjukan oleh semua jajaran elit lainnya. Karena, pernyataan maaf itu
mencerminkan sifat jujur atas kekeliruan yang telah mereka lakukan.
"Jajaran
pemerintah pusat dalam hal ini tentu harus melakukan evaluasi yang mendasar
atas kebijakan yang akan dilakukan dalam penanganan wabah ke depannya, pasca
habisnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat pada
esok hari," tuturnya.
Asep menjelaskan bahwa evaluasi
harus mendasar karena menyangkut pola penanganan yang sifatnya sistemik, mulai
dari urusan pelayanan kesehatan, penyediaan tempat perawatan, obat-obatan,
ketersediaan tenaga kesehatan, insentif tenaga kesehatan, oksigen serta jalur
distribusinya.
"Dalam seluruh upaya
penanganan wabah Covid-19, hampir seluruhnya harus dikordinasikan dengan
pemerintah daerah. Termasuk, dalam mengantisipasi ketersediaan dan
mendistribusikan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang saat ini termegap-megap
kondisinya," jelas Asep.
Dia memaparkan bahwa secara
fundamental, kalau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar
Panjaitan ataupun pemerintah pusat mau berhasil dan maafnya pun menjadi
sungguh-sunggug maka semua upayanya harus difokuskan pada upaya penyelamatan
warga dulu, baik untuk mereka yang terpapar Covid-19 maupun warga yg tak bisa
mencari nafkah karena dibatasi aturan PPKM Darurat ini.
"Saya menyarankan agar
menghentikan dulu peletakan batu pertama atau pembangunan-pembanguna infrastruktur
yang tak terkait langsung dengan urusan penyelamatan jiwa warga. Karena
menyelamatkan hidup warga adalah hukum yang utama di saat pandemi
Covid-19," paparnya.
Sebelumnya, Sabtu (17/7/2021),
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan
Covid-19 di Indonesia, khususnya selam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap belum optimal dalam menekan laju
penambahan kasus baru Covid-19.
"Sebagai Koordinator PPKM
Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh
rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum
optimal," ucap Luhut.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk
Singapura ini berjanji bahwa pemerintah pusat maupun daerah akan bekerja keras
untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dalam PPKM Darurat.
"Saya dengan jajaran akan
terus bekerja keras untuk menurunkan penyebara varian delta
Covid-19 ini dan menyalurkan seluruh bantuan sosial (Bansos) kepada
masyarakat," katanya.
Sumber: Inilah Koran (19/7/2021)
0 Komentar