Gubernur Jabar Didorong Kaji Ulang Kebijakan Tes Massal di Stadion, Asep : Itu Justru Akan Memperluas Penularan Covid-19

BANDUNG - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyelenggarakan pemeriksaan cepat massal Covid-19 di beberapa stadion di Jabar, dikaji ulang.

DPRD menyoroti hal itu justru akan berdampak lebih luas penyebaran penularan Covid-19 di kalangan masyarakat.

“Di DPRD juga kita resah dengan model rapid test massal di stadion, malah mengumpulkan banyak orang di satu lokasi. Kan secara prinsip kita sudah mensosialisasikan social distancing. Ketika yang sehat saja harus jaga jarak, ini malah kemudian dikumpulkan dengan sedemikian banyak (orang) di stadion. Itu yang justru kita semua di Komisi V DPRD juga khawatir. Mumpung belum dilaksanakan, sebaiknya kebijakan ini dikaji ulang,” ungkap anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya saat dikonfirmasi, Senin, 23 Maret 2020.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan Ridwan Kamil ini, lanjut Asep, Komisi V DPRD Jabar akan segera menindaklanjuti pernyataan gubernur tersebut kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, terkait kekhawatiran terjadi penyebaran Covid-19 pada saat dilakukannya rapid test di stadion.

Meski dalam teknisnya pemeriksaan massal ini diatur semaksimal mungkin agar tidak terjadi kontak fisik secara langsung sesama warga, namun hal itu dipastikan akan menimbulkan kewalahan, baik bagi petugas medis maupun warga yang diperiksa, termasuk warga yang menunggu untuk diperiksa.

“Kenapa tidak kemudian kita (Pemprov Jabar) mengirimkan barang (rapid test) itu ke masing-masing daerah saja. Petugas medis ini sebenarnya menunggu alat medisnya dan mereka bisa melakukan dengan sistem pemeriksaan door to door, yakni petugas medis mendatangi rumah warga, terutama warga yang ODP. Mungkin dengan cara itu akan lebih efektif menekan penyebaran penularan,” kata Asep.

Jika persepsi pemeriksaan ini melalui kumpulan massa, kata Asep, namun itu bukan sengaja dikumpulkan di satu lokasi. Melainkan petugas medis turun ke jalan seperti halnya yang dilakukan di Korea Selatan, ada mobil pemeriksaan yang bersiaga di beberapa titik. Warga mendatangi mobil pemeriksaan itu yang tidak memakan konsentrasi kumpulan massa terlalu banyak karena lokasi pemeriksaan yang tersebar.

Asep menilai, minimnya anggaran biaya tidak terduga (BTT) kedaruratan Pemprov Jabar, sehingga mendorong gubernur melakukan pemeriksaan cepat massal di stadion.

“Kesiapan infrastruktur kesehatan kita membutuhkan banyak hal untuk kebutuhan penanganan wabah pandemik seperti saat ini. Anggarannya BTT Pemprov Jabar saja minim, hanya disiapkan Rp 25 miliar. Pemprov Jabar juga sudah mulai kewalahan dengan BTT-nya,” kata dia.

Selain itu, Asep juga menyoroti mengenai kebijakan gubernur soal masker untuk warga yang bisa diminta ke puskesmas. Berdasarkan informasi yang diperoleh Asep, bahkan hingga saat ini puskesmas belum memperoleh kiriman masker dari Pemprov Jabar.

Jika persepsi pemeriksaan ini melalui kumpulan massa, kata Asep, namun itu bukan sengaja dikumpulkan di satu lokasi. Melainkan petugas medis turun ke jalan seperti halnya yang dilakukan di Korea Selatan, ada mobil pemeriksaan yang bersiaga di beberapa titik. Warga mendatangi mobil pemeriksaan itu yang tidak memakan konsentrasi kumpulan massa terlalu banyak karena lokasi pemeriksaan yang tersebar.

Asep menilai, minimnya anggaran biaya tidak terduga (BTT) kedaruratan Pemprov Jabar, sehingga mendorong gubernur melakukan pemeriksaan cepat massal di stadion.

“Kesiapan infrastruktur kesehatan kita membutuhkan banyak hal untuk kebutuhan penanganan wabah pandemik seperti saat ini. Anggarannya BTT Pemprov Jabar saja minim, hanya disiapkan Rp 25 miliar. Pemprov Jabar juga sudah mulai kewalahan dengan BTT-nya,” kata dia.

Selain itu, Asep juga menyoroti mengenai kebijakan gubernur soal masker untuk warga yang bisa diminta ke puskesmas. Berdasarkan informasi yang diperoleh Asep, bahkan hingga saat ini puskesmas belum memperoleh kiriman masker dari Pemprov Jabar. (Sumber)