BANDUNG - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya pertanyakan komitmen Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat. Asep menilai ini tidak sejalan dengan pernyataan gubernur yang akrab disapa Emil tersebut, yang mengatkan Jabar merupakan provinsi yang memiliki invenstasi tertinggi.
Dikatakan Asep, investasi yang ada nyatanya tidak mampu menyerap tenaga kerja di Jawa Barat. Bahkan hal tersebut pada akhirnya membuat angka pengangguran di Jabar meningkat.
"Emil sempat menggembar-gemborkan investasi ke Jabar tertinggi se-Indonesia,tapi kenapa investasi tinggi, tapi di sisi lain serapan tenaga kerjanya sedikit. Bahkan angka pengangguran meningkat," ujar Asep ketika On Air di 107,5 PR FM News Channel, Senin (18/11/19).
Menurut Asep, faktor lain dari meningkatnya jumlah pengangguran di Jabar adalah adanya migrasi pabrik-pabrik dari Jabar menuju ke Jawa Tengah. Emil dinilai Asep kurang jorjoran dalam memancing pengusaha untuk tetap beroperasi di Jabar.
"Mereka (Jateng) kalau kita lihat sangat jorjoran membuka ruang kepada pabrik. Salah satunya ditentukan soal faktor upahnya. Saya kira ini sangat menarik untuk kita kaji," jelas Asep.
Ia menyebut ada dua faktor utama yang dihindari pengusaha beroperasi di sebuah daerah. Pertama yaitu susana yang tidak kondusif akibat dari kebijakan daerah yang ada. Dan kedua, yaitu biaya yang tinggi.
Pemprov Jabar harus mampu mengatasi dua hal tersebut apabila ingin pengusaha tetap beroperasi di Jabar. Karena salah satu tingkat keberhasilan sebuah pemerintahan dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka pengangguran di daerah tersebut.
"Saya tidak tau skema apa atau rencana apa yang ingin dikembangkan atau dibangun di Jabar terkait dengan meminimalisir biaya tinggi dan membuat suasana kondusif untuk pengusaha. Ujung-ujungnya harus ada target dimana serapan tenaga kerja harus maksimal. Karena bagaimanapun juga tingkat tinggi rendah pengangguran itu indikator pertama dari keberhasilan sebuah pemerintahan," ucap Asep.
Dirinya menyarankan Emil untuk lebih melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pengusaha maupun buruh di Jabar. Pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi regulator bagi pengusaha dan buruh, tapi juga sebagai mediator di antara keduanya agar tercipta kondisi yang dapat menguntungkan semua pihak.
"Jangan sampai terlalu berpihak kepada pengusaha, tapi jangan juga telalu berpihak kepada buruh. Semuanya harus seimbang," pungkas Asep. (PRFM)
0 Komentar