Sindir Jokowi di Debat Pilpres, Politikus Demokrat Jabar: 4 Tahun Jadi Petahana Masih Harus Nyontek

BANDUNG - Gestur capres Jokowi yang melihat teks saat debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) mendapat sindiran dari politikus sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya.

Asep Wahyu Wijaya menyayangkan hal itu dilakukan oleh calon dari petahana.

"Sudah empat tahun jadi petahana masih harus nyontek itu persoalannya," ujar Asep Wahyu Wijaya ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (18/1/2019).

"Saya empat tahun jadi anggota dewan, sudah mulai ngelotok soal kedewanan, masa presiden dengan segala infrastruktur sistem, punya bawahan, kami sendirian bisa (hafal), masa Pak Jokowi enggak bisa?" katanya melanjutkan.

Di sisi lain, Asep juga memuji Jokowi karena terlihat lebih percaya diri dibandingkan saat Pilpres 2014.

"Tapi narasinya, ternyata petahana pun tidak menjamin bahwa dia cukup punya pemahaman penguasaan konten materi soal bangsa negara seperti apa," ujarnya.

Selain itu, menurut Asep, Jokowi banyak membahas hal yang tidak kontekstual.

Ia menyontohkan saat Jokowi menyinggung Partai Gerindra yang menyalonkan beberapa caleg yang pernah terlibat kasus korupsi.

Padahal, kata Asep, seharusnya Jokowi membahas masalah kebangsaan, bukan urusan partai orang lain.

"Tidak kompatibel dengan konten, yang harus bicarakan negara, tiba tiba urusan partai orang. Kenapa caleg mantan koruptor dinaikin, kan itu tidak penting. Kita bicara hukum, HAM, terorisme. Kenapa tiba-tiba mengaduk-ngaduk soal itu?" ujarnya.

Menurut Asep, pembahasan dengan mengambil sampel itu adalah hal yang kerdil.

Sehingga ia menyayangkan hal itu keluar dalam debat Pilpres 2019 yang membuat debat menjadi kurang menarik.

Ia juga mengatakan bahwa jawaban Prabowo untuk menindak kasua korupsi sudah tegas.

"Kalau sampel itu dijadikan oembahasan dalam debat publik capres itu terlalu kerdil. Jawaban Pak Prabowo jelas terang benderang, kalau ada korupsu, dibuang ke pulau terpencil," ujarnya.

Ia juga menyarankan KPU untuk membuat debat publik lebih menarik dengan membuat skema agar kedua capres berdebat secara spontan dan otentik.

Menurutnya, KPU tidak perlu memberikan kisi-kisi terlebih dulu, sehingga diharapakan hasil debat merupakan murni pemikiran capres-cawapres.

"Debat tidak spontan tidak otentik dari apa yang mereka pikirkan, mereka (petahana) punya referensi punya pengalaman. Narasinya bohong, semuanya by paper, nyontek," ujarnya. (tribun)