BANDUNG - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Asep Wahyu Wijaya menyayangkan pernyataan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, terkait hak interpelasi. Gubernur yang menyebut rencana hak interplasi dewan belum pasti, salah kaprah.
Yang sebaliknya terjadi, kata Asep,
pernyataan gubernur secara tidak langsung memotivasi seluruh fraksi untuk
semakin solid menggunakan hak interplasi seusai pelantikan anggota dewan
periode 2019 - 2024.
"Seharusnya Ridwan Kamil tidak
menyampaikan pernyataan yang memanaskan situasi yang ada. RK itu kan bukan
ketua parpol apapun. Jadi, saya pastikan, dia tidak tahu sama sekali suasana
kebatinan yang terjadi di DPRD," terang Asep, Senin (19/8/2019).
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil
menilai rencana anggota DPRD Jabar menggunakan hak interplasi belum pasti
terealisasi. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke
Perlombaan HUT RI ke 74 di Kawasan Waduk Jatiluhur Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta, Minggu (18/8/2019).
Asep memastikan hak interplasi menjadi
agenda bersama dewan baru. Salah satu kebijakan drastis Ridwan Kamil yang
disoroti yaitu rencana revitalisasi Alun-Alun Jonggol senilai Rp 15 miliar yang
sudah disetujui Pemprov Jabar di periode Gubernur Ahmad Heryawan. Kemudian,
rencana berubah dan dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.
"Kalau soal interpelasi kan
tugasnya DPRD periode depan. Insya Allah, kami akan mendapat tambahan energi
yang lebih fresh. Secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang RK, santai saja,
diskusi interpelasi ini belum selesai," paparnya.
Lebih lanjut Asep menambahkan, agenda
hak interplasi untuk meminta penjelasan program - program kepada Ridwan Kamil,
didukung anggota - anggota DPRD Jabar "Bukan hanya anggota, tadi saya
rapat dengan para Ketua Fraksi lain. Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi PKS dan
Ketua Fraksi PDIP pun menyampaikan hal yang senada, 'sebaiknya RK tidak usah
memanas - manasi keadaan ini'," tandas Asep menirukan pernyataan sejumlah
Ketua Fraksi DPRD Jabar. (galamedia)
0 Komentar